Penyegelan kantor Desa; Rapor merah kekuasaan.
Pemuda Desa Bumi Pajo yang tergabung dalam Barisan Muda Bumi Pajo menggelar aksi massa setelah aspirasi yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Desa.
Keinginan massa aksi untuk beraudiensi secara terbuka dengan Kepala Desa tidak juga diindahkan. Aksi pun berakhir dengan penyegelan kantor Desa sebagai wujud kekecewaan dan mosi tidak percaya.
Desa Bumi Pajo sedang tidak baik-baik saja.!
Ada apa dengan BUMDes.?
BUMDes Wadu Tunti yang dibentuk mulai pada akhir 2017 seakan tifak nampak di masyarakat. BUMDes yang hadir dengan program yang salah satunya adalah usaha simpan pinjam, seperti berjalan di bawah tanah. Penikmat usaha simpan pinjam hanya segelintir orang, penikmatnya disinyalir berupa direksi dan beberapa oknum yang tergabung dalam sistem kepemerintahan dengan jumlah pinjaman jauh lebih besar dari kesepakatan musyawarah (keterangan direksi).
Masyarakat umum sangat minim mendapatkan informasi, padahal jelas-jelas hampir memiliki pinjaman dari dari bank-bank, baik negeri maupun swasta.
Direksi BUMDes tidak mandiri.!
Tercium aroma-aroma intervensi yang kuat atas berjalannya usaha pembelian kemiri yang dilakukan BUMDes. BUMDes tidak memiliki kekuasaan penuh atas jalannya usaha yang dimaksud, sehingga mengurangi laba usaha.
Pengawas BUMDes tidak digunakan dengan baik.!
Dalam pembentukannya, BUMDes sebagai lembaga pendukung serta lembaga penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat tentu memiliki pengawas yang bertujuan untuk mengawasi jalannya roda organisasi BUMDes. Sementara pada perjalanannya pengawas BUMDes hampir tidak mengetahui keseluruhan jalannya usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Sehingga menyebabkan BUMDes berjalan tanpa pengawasan.
BUMDes untuk siapa.?
Sebuah tanda tanya besar bagi masyarakat Desa Bumi Pajo. Apakah untuk masyarakat umum, ataukah memang hanya untuk segelintir orang-orang tertentu. Hanya sekedar dugaan saja, persentasenya lebih besar dinikmati golongan tertentu, bukan masyarakat recehan. Lalu BUMDes untuk apa?
BUMDes tidak punya rumah.!
Tidak diasuh dengan baik, BUMDes tidak punya rumah sendiri. Menumpang besar di rumah-rumah direksinya, di mana rumah yang memimpin direksi, di situ BUMDes menumpang hidupnya.
Tanda pengenalnya?
BUMDes milik segelintir, bukan milik masyarakat, kenyataannya.!
Siapa aktor di balik kehebatan BUMDes.?
Kita tunggu penjelasannya.!
Transparansi Penggunaan Anggaran Pencegahan Covid-19.
Satgas Pencegahan Covid-19 Desa Bumi Pajo menjalankan tugasnya kurang lebih satu bulan, itu pun terkadang posko dibiarkan kosong ketika mendekati wakt magrib hingga matahari mulai memanas.
Satgas memutuskan melarang masuknya pedagang luar ke dalam Desa Bumi Pajo, namun pedagang tetao bisa memasuki Desa ketika waktu pagi Satgas belum hadir di pos penjagaan.
Satu pintu masuk tidak dijaga oleh satgas, akhirnya pedagang yang ditahan di salah satu pintu masuk, maka memilih masuk di jalan penghubung dengan Desa Ndano Nae.
Sampai hari ini pun, pos penjagaan di jalan penghubung dengan Desa Ndano Nae, jangankan dijaga, pos penjagaannya saja belum selesai dibuat.
Apakah kehabisan anggaran.?
Pernyataan lisan sekretaris Satgas, anggarannya masih ada. Untuk apa? Wallahu a'lam.
Kepentingan pribadi menyampingkan kepentingan umum.!
Jalan menuju pemakaman umum Dusun Ncuhi dan Dusun Padende tampak sangat memprihatinkan, seperti aliran sungai musiman. Memang, pada musim hujan, jalan itu menjadi sungai ketika hujan turun. Ini menyebabkan kesulitan bagi warga ketika mengantarkan mayat menuju persitirahatan terakhirnya. APNDes murni tahun 2020 mensyaratkan alokasi anggaran untuk pengerjaan jalan menuju pemakaman. Kini, berkembang isu bahwa anggarannya akan dialihkan kepada kebutuhan pencegahan Covid-19 yang tak serius kemarin.
Kenapa harus menyampingkan kepentingan umum, jika masih ada anggaran lain yang bersifat khusus.?
Pembagian bibit sapi yang harganya di atas 5 juta rupiah per ekor dinilai tak seberapa penting dibandingkan dengan perbaikan jalan menuju pemakaman umum.
Pos anggaran pembibitan sapi adalah satu-satunya pos anggaran yang tak dapat dialihkan. Sebab, pos anggaran inilah jalan mulus perpolitikan dua periode. Hehe, lagu lawas.
Pemuda Tidak Dilibatkan Dalam Musyawarah-musyawarah yang berwenang mengambil kebijakan yang berpengaruh dalam kemajuan Desa.
Pemerintah seharusnya menjadikan pemuda sebagai partner kerja demi mendukung kemajuan Desa. Pemuda setidaknya generasi penerus yang harus dilatih bekerja membangun Desa. Pemuda memiliki potensi, selain ilmu, setidaknya kebersamaan yang dimiliki pemuda karena tidak terikat dengan tanggungjawab penuh pada persoalan ekonomi keluarga. Pemuda merupakan sumberdaya manusia yang mesti diberdayagunakan untuk membangun Desa.
Kenyataannya, pemuda terlalu dini untuk dianggap sebagai lawan pemerintahan. Pemuda tidak seberapa hebat untuk memiliki kekuatan mewalan kepemerintahan.
Penyegelan kantor Desa adalah buah dari kerasnya kepala pemerintah Desa yang tidak mau menemui masa aksi.
Sikap keras kepala menunjukan kurangnya kredibilitas seseorang, siapapun itu.
Tindakan tak acuh Kepala Desa akan merusak karir politiknya sendiri. Periode ini hanya uji kelayakan pemimpin. Untuk tahap satu membuktikan kurangnya kredibilitas kepemimpinan kepala Desa. Masyarakat dipaksa menyaksikan layar lebar pertunjukan krisis kepemimpinan Desa Bumi Pajo 2020.
Salam hormat.




